Monday, September 02, 2019

Tindak Lanjut Kasus PDH PIWAR 2018

Sumber; instagram.com/mpmpoltekapp


Politeknik Negeri APP Jakarta, Kontak – Sehubungan dengan kabar korupsi yang semakin menyebar di kalangan mahasiswa kampus Politeknik Negeri APP Jakarta, Syahda memberikan keterangannya pada kegiatan forum yang diadakan pada tanggal 27 Agustus 2019 di Politeknik Negeri APP Jakarta. Pressrelease tersebut dihadiri oleh MPM, BEM, HIMA PIWAR 2018 dan Syahda sendiri sebagai orang yang dianggap bersalah pada kasus korupsi tersebut.

Diadakannya Pressrelease dengan MPM, Syahda berharap agar mahasiswa Politeknik Negeri APP Jakarta tidak menyalahkan lembaga manapun baik itu BEM ataupun HIMA PIWAR mengenai kasus pembuatan PDH ini, karena ini merupakan murni kesalahan Syahda dalam melakukan transfer pada saat transaksi terhadap vendor. “ya. Emang dari Syahda pun bertanggung jawab untuk menyelesaikan. Tapi yang Syahda mau bilang ke mahasiswa APP gitu kalau misalkan ini tidak ada sangkut pautnya dengan himpunan manapun gitu. Maksudnya yang dari himpunan sekarang, BEM sekarang gaada kesalahan dari mereka satu pun. Ini ada kesalahan teknis dari Syahda yang mentransfer. Ini pun pasti harus Syahda yang bertanggung jawab.” Tutur Syahda. 

Hearing pada kegiatan Pressrelease tersebut menghasilkan klarifikasi yang dilakukan oleh Syahda mengenai apa yang sebenarnya terjadi dan untuk tidak melibatkan lembaga manapun dalam kasus tersebut. “Kita klarifikasi bareng-bareng kalau misalkan ini bukan Hima MPM dan BEM yang salah dan minta maaf kepada bang Gunan (vendor anak 2015) diapun udah mengirim surat tagihan ke HIMA dengan cepat”, tutur Syahda (28/08).


Sumber; instagram.com/mpmpoltekapp

Selain mengetahui kasus tersebut melalui kabar yang beredar di mahasiswa, MPM juga mengetahuinya berdasarkan surat yang masuk dari vendor yang menangani pembuatan PDH mahasiswa PIWAR 2018 dan surat tersebut sudah berada di tangan MPM. “Surat tersebut berisi tagihan PDH dengan total tagihan tidak lebih dari 5jt. Deadline pelunasannya harus disegerakan”, tutur Fajar Faturachman Selaku ketua MPM.

Mengenai kasus korupsi ini, Fajar beranggapan bahwa karna ini permasalahan dengan vendornya, baiknya diselesaikan terlebih dahulu dari pihak yang barkaitan dengan vendornya. “kalau masalah PDH saya baru lihat suratnya. Karna ini permasalahan dengan vendornya, mungkin yang diselesaikan terlebih dahulu itu pihak ini dengan vendornya. Kalau permasalahannya seperti ini, harusnya bocah (Hima yang merengek masalah uang PDH belum terbayar di vendor) diselesaikan terlebih dahulu lah”. Tutur Fajar saat diwawancarai pada tanggal 28 Agustus 2019.

Sebelumnya, Muhammad Haikal selaku ketua HIMA PIWAR 2018 turut angkat bicara mengenai kasus ini. Haikal mengatakan bahwa pelunasan pihak terlapor adalah satu minggu setelah diadakannya hearing (27/08) yaitu pada tanggal 3 September 2019. Lanjutnya dalam forum yang sudah dilaksanakan sebelumnya, "iya udah mengakui. Pokoknya di forum kemaren, kalo soal untuk penyelesaiannya itu masih nunggu tenggat waktu. Udah dikasih sama vendor sendiri 1 minggu dan akan ada hearing lagi selanjutnya", tuturnya.

(AHF/NW)

No comments:
Write komentar